PERAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELAYANAN PUBLIK GUNA MEWUJUDKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
THE ROLE OF THE STATE CIVIL APPARATUS AS PUBLIC SERVICES TO REALIZE THE GENERAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNMENT
DOI:
https://doi.org/10.34310/slj.v3i1.21Keywords:
Masyarakat, Aparatur Sipil Negara, Pemerintahan yang BaikAbstract
Di era globalisasi saat ini, masyarakat diberikan kemudahan dalam hal pemenuhan berkas administrasi sebagai penunjang data diri. Berkas administrasi ini dibutuhkan manusia sebagai masyarakat dimulai dari ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh manusia tidak lain merupakan salah satu hal yang penting sebagai bukti empiris dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk melengkapi berkas administrasi tersebut, tentu harus ada peran dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan regulasi agar hak tersebut bisa diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah melalui AparaturSipilNegara (ASN) dalam hal ini PegawaiNegeriSipil (PNS) dan PegawaiPemerintahdenganPerjanjianKerja (PPPK) harus selalu bersinergi agar pemenuhan berkas administrasi seluruh lapisan masyarakat bisa terealisasi dengan baik dan benar. Tujuan penelitian ini dilakukan dikarenakan perlu pemahaman lebih dalam terkait peran Aparatur Sipil Negara sebagai tangan dari pemerintah dalam menjalanan Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik. Metode pendekatan yang akan peneliti gunakan adalah yuridisnormatif, yaitu melakukan penelitian berdasarkan bahan-hukum-dengan-cara-menelaah-teori,-konsep,-dan-asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini akan menggunakan deskripsi analisis dalam mengolah hasil penelitian.
Kata Kunci : Masyarakat;Aparatur Sipil Negara;Pemerintahan yang Baik.
References
Dyah Adriantini Sintha, ‘Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan’, 5.1 (2016), 184–94
Hamidi, Jazim, Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia. (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999)
Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Jakarta: Erlangga, 2002)
HR, Ridwan, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014)
Marbun, SF., Pembentukan, Pemberlakuan, Dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Indonesia (Bandung, 2001)
Muhaimin, Muhaimin, ‘Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik’, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 12.2 (2018), 213
Muhammad Azhar, ‘Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam’, Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara, 8.5 (2015), 274–87
Mustanir, Ahmad, Kamaruddin Sellang, Akhwan Ali, Madaling Madaling, and Mutmainna Mutmainna. 2018. “PERANAN APARATUR PEMERINTAH DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TONRONGNGE KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.” Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG) 2 (1): 67–84. http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/clean/articl e/view/213.
Philipus M. Hadjon, and Et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993)
Putrijanti, Aju, Lapon T. Leonard, and Kartika Widya Utama, ‘Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)’, Mimbar Hukum -Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 30.2 (2018), 277
Rofieq, Ainur, ‘Pelayanan Publik Dan Welfare State’, Governance, 2 (2011)
Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara. (Bandung: Alumni, 1992)
Suratno, Sadhu Bagas, ‘Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik’, E-Journal Lentera Hukum, 4.3, 164
Syuhudi, Ichsan, ‘Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik’, 17.1 (2017), 10–19
Widjiastuti, Agustin, ‘Peran Aaupb Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Kkn’, Perspektif, 22.2 (2017), 96–110
Yasin, Ikhsan Fatah, ‘Eksistensi AAUPB Di Indonesia Dan Yurisprudensinya Dalam Perkara TUN’, 8 (2018)
Zainuddin. 2017. Teori-Teori Mutakhir dalam Perspektif Ilmu Administrasi Publik. Phinatama Media. Makassar
PeraturanPerundang-undangan :
Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 Tentang "Pelayanan Publik"
Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang “Aparatur Sipil Negara”
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang “Aparatur Sipil Negara”
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Smart Law Journal
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
