DAMPAK DAN FENOMENA MARAKNYA PENGGUNAAN IJAZAH PALSU OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA

Abstract

Banyak orang mengambil jalan pintas dalam proses pendidikan, karena mereka percaya bahwa pendidikan
adalah langkah pertama untuk mendapatkan karier atau posisi. Hal ini mendorong praktik-praktik yang tidak etis
dalam mendapatkan ijazah. Pemalsuan ijazah merupakan salah satu contoh tindakan ilegal yang dilakukan dalam
upaya mendapatkan ijazah. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak dan fenomena penggunaan ijazah
palsu yang meluas oleh pejabat publik dan pegawai negeri sipil Indonesia. Penulis mengemukakan dua hal
tentang isu penggunaan ijazah palsu di Indonesia, serta alasan di baliknya dan bagaimana hal itu memengaruhi
kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan pendekatan hukum normatif. Sumber
hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis kualitatif digunakan
dalam analisis data. Berdasarkan temuan penelitian, penegakan hukum pidana dan tindakan administratif
terhadap pegawai negeri sipil (PNS) pengguna ijazah palsu masih didasarkan pada pasal-pasal Kitab Undang
Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang
masih menggolongkan pemalsuan ijazah sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Langkah-langkah ini didasarkan
pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2015 dan penegakan hukum pidana. Revisi
hukum pidana di masa mendatang yang mengatur pembentukan norma, peraturan, atau standar pemidanaan serta
pertanggungjawaban pidana bagi pemalsu ijazah diperlukan untuk memberantas tindak pidana
pemalsuan ijazah.

Kata kunci : Tindakan Administratif; Kebijakan Hukum Pidana; Ijazah Palsu.